PUASA DAN RELIGIUSITAS

Indonesia adalah negara agamis artinya mayoritas penduduknya memeluk agama berlandaskan pada sila Ketuhanan yang Maha Esa sehingga setiap perilaku dan interaksi dalam kehidupan orang Indonesia berlandaskan Ketuhanan. Kata agama berasal dari bahasa Sansekerta yang terbentuk dari huruf “a” berarti tidak dan “gama” berarti kacau. Jadi, beragama memiliki arti tidak kacau. Kata kacau dapat dimaknai bercampur aduk, tidak selaras, saling bertabrakan, rusuh, tidak aman, dan tidak tentram. Dengan demikian, orang yang memeluk agama akan berpikir dan bertindak selaras sehingga hidupnya tentram, sebaliknya mereka yang tidak beragama sikap perilakunya tidak selaras dan berdampak pada kehidupan yang tidak tentram.

Realitasnya, terjadi kondisi berbanding terbalik antara kuantitas masyarakat beragama dengan kondisi nyata, ajaran kebaikan setiap agama belum tercermin dalam praktek kehidupan sehari-hari. Fakta menunjukkan bahwa korupsi masih bertebaran dimana-mana, pada tahun 2014 Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan secara global oleh Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara pada level korupsi cukup tinggi. Dalam CPI 2014 tersebut, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari rentang skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih), pembunuhan dan pemerkosan juga meningkat tajam, seperti dikutip SindoNews.com pada 1 Januari 2016, bahwa tahun 2015 terjadi peningkatan kasus pembunuhan dan pemerkosaan sebesar 57% dari tahun sebelumnya, begitu juga kekerasan pada anak terus meningkat pada tahun 2016, bulan mei terjadi sebanyak 16.570, pada rentang satu bulan berikutnya bulan Juni bertambah 1500an kasus menjadi 18.078 ini jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebanyak 461 kasus dan 2015 sebanyak 220 kasus (Republika, 15 Juni 2016, hal. 4).

Fenomena moral atau dalam bahasa agama disebut akhlak di atas, merasuk pada semua kalangan hingga anak didik. Analisis Chandra Adipura dalam Republika (13 Juni 2016) bahwa terdapat korelasi negatif antara perolehan nilai ujian nasional (UN) dengan indeks integritas ujian nasional (IIUN) siswa tahun 2016. Bahwa skor UN cenderung menurun sedangkan skor IIUN meningkat. Korelasi negatif ini dapat diasumsikan bahwa hasil ujian sebelumnya yang baik itu diduga ada kebohongan dan banyak ketidakjujuran karena setelah ada upaya perbaikan proses ujian nasional sehingga IIUN nya meningkat, justru yang terjadi hasil UN nya terbalik menurun, hal demikian tidak dapat dipungkiri dari fakta yang menunjukkan tidak adanya provinsi yang memiliki IIUN 100 % artinya masih terdapat ketidakjujuran dalam pelaksanaan ujian nasional di seluruh provinsi.

Bila persoalan moralitas menjadi masalah dalam masyarakat beragama, maka muncul pertanyaan besar tentang keberagamaan itu sendiri, bahkan bisa diasumsikan bahwa agama hanya pada posisi ingatan berbentuk pengetahuan semata dan tidak atau belum tertanam pada kesadaran yang berwujud akhlak, tidak adanya konektivitas antara pengetahuan agama yang dimiliki dengan perilaku keberagamaannya. Bila dilihat dari definisi Durkheim bahwa hakikat agama merupakan sistem yang terpadu terdiri atas kepercayaan atau keyakinan dan praktik atau pelaksanaan dari keyakinannya itu yang berhubungan dengan hal-hal suci, maka keberagamaan kita belum menjadi sistem yang utuh, masih kacau antara keyakinan dengan prakteknya yang berdampak belum sampai pada ketenteraman. Jadi, bila dimensi dalam beragama itu ada dimensi pengetahuan, dimensi ritual, dimensi penghayatan, dan dimensi pengamalan, maka sepertinya mayoritas kita, tingkat keberagamaannya  masih berkutat pada dimensi pertama dan kedua yaitu dimensi pengetahuan dan ritualitas, tau tentang agama dan melakukan ritual keagamaan tetapi sesungguhnya belum beragama karena belum “kaffah”.

          Kata Khalil Gibran bahwa hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan, semua hasrat dan keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan, dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran, dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta.

            Mencermati hal tersebut, paling tidak ada tiga asumsi yang dapat dikemukakan terkait dengan belum tercerminnya perilaku saleh dampak dari ritual ibadah yang dilakukan: pertama, bahwa puasa yang selama ini dilakukan hanya pada tataran menjaga diri dari makan dan minum yang membatalkan puasa dalam konteks fikih, kedua, puasa dilakukan hanya memenuhi syarat dan rukun puasa semata dan belum sampai tahapan menjaga semua panca indera dari maksiat/dosa dan menjaga hati sebagai bentuk ketundukan total kepada sang pencipta, ketiga, puasa dimaknai sebagai rutinitas tahunan sehingga syiar yang ada hanya sebatas bulan ramadhan, seperti penuhnya jamaah shalat pada bulan ramadhan dan upaya menghindari perbuatan dosa hanya pada ramadhan, setelah itu aktivitas ibadah kembali seperti semula dan kejahatan serta kemaksiatan makmur kembali.

          Atas dasar beberapa asumsi di atas, maka hendaknya ibadah puasa tidak hanya pada tataran permukaan untuk memenuhi syarat dan rukun, akan tetapi lebih mendalami makna hakiki sebagai sebuah proses penghambaan diri secara kaffah, karena kualitas proses akan menentukan kualitas hasil yakni menjadi muslim dengan predikat taqwa. Jika dianalogikan dalam cerita pewayangan, kesatria gatotkaca menjadi sakti manderaguna karena proses penggodokan di dalam kawacandradimuka sehingga ia lahir menjadi sosok yang kuat jiwa dan raganya, artinya, bila proses berpuasa dilakukan dengan berkualitas akan menghasilkan dampak yang berkualitas pula karena sudah menjadi sunnatullah.

SURVEI INDEKS KERUKUNAN

Tahun 2017 Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan melakukan survei indeks kurukunan antarumat beragama pada 34 provinsi, hasilnya diperoleh skor indeks 72,27 dengan kategori rukun. Diungkapkan kordinator penelitian Raudatul Ulum pada Republika, Jumat, 23 Maret 2018. Menurutnya, skor tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur dengan indeks 83,4 dan skor terendah Aceh dengan skor 60,0.

PAPARAN KAPUSLITBANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

Menurut Prof. Dr. Amsal Bactiar, MA, beberapa fenomena dan tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran PAI pada Perguruan Tinggi Umum diantaranya:

1.     Jumlah angka partisipasi anak usia kuliah masih rendah. Dinyatakan secara sistematis bahwa pada saat ini, anak Indonesia yang berusia 19 – 24 tahun yang merupakan usia menduduki bangku kuliah jumlahnya tidak kurang dari 21 juta orang. Akan tetapi faktanya, dari jumlah tersebut hanya sepertiganya yang dapat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi yakni sekitar 7 juta orang, sisanya ada yang bekerja dan menganggur. Dari jumlah 7 juta orang anak yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, sebanyak 6 juta orang anak mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Umum yang tersebar di seluruh Indonesia, 740 ribu anak mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan pada 630 Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta, sisanya 260 ribu orang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi lainnya.

2.     Berdasarkan amanat undang-undang, bahwa setiap mahasiswa pada Perguruan Tinggi Umum harus mendapatkan Pendidikan Agama Islam sebayak 3 sks, artinya sebanyak 6 juta orang mahasiswa pada pada Perguruan Tinggi Umum berhak mendapatkan pendidikan agama. Jumlah mahasiswa yang cukup besar itu tidak sebanding dengan jumlah dosen PAI yang jumlahnya hanya 5000 orang atau sama dengan 1 berbanding 1200 mahasiswa. Diilustrasikan oleh Kapuslitbang, bahwa jika saja dalam satu kelas perkuliahan terdiri dari 40 orang mahasiswa, maka 1 orang dosen PAI harus mengajar sebanyak 30 kelas. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan perlu solusi untuk mengantisipasinya. Selanjutnya dijelaskan, seandainya saja dosen PAI saat ini ditambah 100 % yakni sebanyak 5000 orang, maka perbadingannya masih jauh tidak imbang, yakni 1 berbanding 600 orang atau 1 orang dosen harus mengajar 15 kelas. Jadi, bila dosen mengajar 15 kelas dikalikan 3 sks per kelas diperoleh angka sebanyak 45 sks padahal kewajiban seorang dosen mengajar sebanyak 12 sks. Artinya, jikapun ada penambahan dosen sebagaimana deskripsi di atas, kendalanya masih cukup besar karena disamping mengajar, dosen harus pula melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

3.     Masalah terkait kualifikasi dosen PAI yang masih belum memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Mayoritas dosen PAI berpendidikan S-2, masih ada yang S-1, dan hanya sedikit yang berpendidikan S-3 bahkan hanya terdapat 5 orang dosen PAI yang bergelar profesor se-Indonesia. Jumlah profesor PAI yang sangat langka ini cukup memprihatinkan karena sebagian mereka telah mencapai usia di atas 60 tahun sehingga mendekati masa purna bhakti, sementara dosen muda lainnya masih terkendala untuk dapat mencapai gelar profesor karena berbagai keterbatasan dan aturan yang sangat kompetitif.

4.     Tidak adanya lembaga khusus yang mengelola Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum, baru pada tahun 2016 adanya sub direktorat terkait setelah lahirnya PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Lahirnya sub direktorat baru ini menjadi harapan baru terhadap pengelolaan Pembelajaran PAI pada Perguruan Tinggi Umum yang lebih baik.

Dari beberapa masalah di atas, Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan mendorong dilakukannya beberapa hal, yaitu:

1.     Perlu peran aktif ADPISI bekerja sama dengan sub direktorat baru ini dalam meningkatkan kualitas dosen PAI, diantaranya bisa melalui kerjasama penerbitan jurnal terakreditasi guna menampung karya tulis ilmiah para dosen yang merupakan persyaratan tidak terelakkan untuk kenaikan pangkat secara berkesinambungan menuju pangkat/gelar tertinggi yakni profesor.

2.     Perlunya kreativitas dan improvisasi dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum dalam menerapkan pembelajaran yang efektif dan efisien di tengah-tengah kondisi mahasiswa yang cukup beragam kompetensi awal dan latar belakang jurusannya karena sesungguhnya keberadaan dosen itu sangat penting dibanding lainnya yakni fasilitator dalam menghubungkan substansi materi dengan subyek belajar (ruhul mudarrisu ahammu minal maadah watthoriqoh). Dengan demikian, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, apabila dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum ini dapat mengelola pembelajaran PAI secara total baik dalam kelas pembelajaran maupun di luar kelas dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan (ruhul mudarisu ahammu minal mudarrisi nafsihi).

3.     Perlu dilakukannya optimalisasi peran masjid dalam pembinaan keilmuan dan akhlak mahasiswa di luar perkuliahan dalam mengkaji berbagai topik ke-Islaman dan ke-Indonesiaan sehingga dapat meminimalisir sikap radikal dan eksklusif dalam beragama.

DISKUSI STRATEGI PENYELESAIAN PENULISAN DISERTASI

Kamis, 15 Maret 2018 di ruang aula Pascasarjana UIN Suska Riau dilakukan diskusi tentang pengalaman penelitian dan menulis dalam rangka memotivasi mahasiswa S3 untuk cepat menyelesaikan studi di UIN Suska. Hadir dalam diskusi Direktur Pascasarjana UIN Suska Prof. Dr. Ilyas Husti, MA beserta jajarannya, Dr. Muhammad Zain, MA, Dr. Asroi, M.Pd, dan Yeheskil staf Puslitbang LKKMO.

Mengutip pernyataan Prof. Qodri Azizi, bahwa S1 itu adalah strata bagi mahasiswa yang mencari ilmu, S2 strata mahasiswa dengan karakteristik critical analysis yang memiliki kemammpuan menimbang pendapat/pemikiran para pakar, dan S3 adalah mahasiswa memiliki kemampuan melahirkan pikiran independen bahkan mampu memberikan fatwa. Konsekuensinya jika sudah doktor maka harus melakukan critical analysis terhadap berbagai pendapat dan gagasan. Jika profesor mengatakan A maka kita harus mengatakan B dengan reasoning yang lebih kuat. Hal ini seperti dicontohkan Imam Syafii ketika menulis Kitab Al Umm berbeda dengan gurunya sebagai bentuk critical analysis. Bahkan Imam Syafii berbeda dengan pendapatnya sendiri yang disebut dengan qaul qodim dan qaul jadid.

Problem utama kita di dunia kampus dan lainnya adalah academic writing yang belum menjadi tradisi atau kebiasaan. Menurut Prof. Atho Muzhar, bahwa untuk selesai menulis disertasi kita tidak perlu melakukan dehumanisasi keluarga, sahabat dan masyarakat, kita mengalir saja, jangan dirasakan sangat sulit seperti menjunjung gunung sehingga menghalangi kita tidak melakukan pengembaraan intelektual/intellectual travelling. Jadi, yang terpenting harus dimulai dari kegelisahan akademik dan adanya keunikan. Apalagi saat ini kita berada di zaman internet yang mudah untuk kita menggali berbagai informasi.

Pengalaman pribadi Zain, ketika menulis disertasi, beliau membaca 600 buku, artikel, dan referensi lainnya sebelum mengajukanproposal. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa tema yang dibahas itu belum dikaji orang lain dan kita tidak bertanding dengan diri sendiri. Kita harus fokus dan konsen dalam melakukan kajian. Sebagai contoh, Ada profesor di Leiden university bernama Juynboll. Selama hidupnya jarang berada di bangku kuliah. Beliau menulis buku Canonical hadits selama 35 tahun. Setiap harinya selalu ada di perpustakaan untuk membaca dan membaca dan tidak bicara dengan siapapun. Dalam bukunya tersebut ia meragukan hadits. Namun demikian, menurut dia hadits nabi jauh lebih baik daripada injil karena hadits punya sanad sedangkan injil tidak.

Dalam menulis disertasi kita harus full dan konsen jangan sampai main ambil dari internet, dll. Kualitas disertasi bukan pada jumlah halamannya tapi lebih penting substansinya. Disertasi yang baik cukuplah 150 halaman. Menurut Fazlurrahman bahwa disertasi yang baik cukup 100 halaman karena jika lebih pasti di dalamnya banyak pengulangan. Kelak setelah anda semua lulus menjadi doktor bukan sekedar doktor, tetapi anda adalah doktor yang berkualitas dan menambah kelas menengah Indonesia. Mengapa Singapur kuat karena middle class sciety nya lebih banyak, mengapa kita masih banyak persoalan dan politik uang dalam pemilu karena di Indonesia kelompok low class society nya lebih banyak. Contoh lain adalah Israel yang sulit dikalahkan, karena dari 1 juta penduduk itu terdapat 17500an doktor dan profesornya, Mesir hanyak 1500an doktor dan profesor. Bahkan di Indonesia lebih sedikit lagi.

Untuk mendukung kemampuan menulis kita, maka perlu membaca buku academic writing tentang teknik dan cara bagaimana menulis yang baik jangan sampai kita tidak berputar-putar dalam menuangkan ide. Sering kita temui banyak orang pandai tapi ketika sudah di depan Laptop ternyata sulit menulis. Contoh permasalahan yang dapat saudara lihat diantarannya tentang masalah mengecat jenggot dari sudut pandang sosiologi, mau melihat timbul dan tenggelamnya hadits, seperti ada hadits wala aimmatin minquriasy. Hadits ini terkenal pada masa khalifah abu Bakaer setelah nabi wafat hingga berabad-abad tidak ada yang membantah sehingga para sultan diangkat dari orang quraisy, tetapi di zaman Ibnu Khaoldun muncul mukoddimah ibnu kholdun yang membantah makna quraisy itu bukan geneologi/keturunan quraisy tetapi adalah kompetensi seperti orang quraisy.

Indonesia menyimpan sangat kaya raya manuskrip yang bisa dilakukan penelitian. Ada profesor Edwin P Wierenga, beliau meneliti manuskrip tentang syair unggas soal jawab. Menurutnya syair unggas ini merupakan asli syair Melayu yang memiliki makna bahwa ulama kita memiliki kreativitas otentik. Jika Cak Nur mengatakan bahwa orang Indonesia itu merupakan konsumen ilmu pengetahuan, ini tidak spenuhnya benar karena temuan Edwin ini bahwa ulama-ulama kita banyak menulis.

Jadi, kita perlu penguasaan Manuskrip Nusantara, seperti dikatakan Yan Van der Puthen (dari Jerman) bawah siapa yang menuasai masa lalu maka ia akan menguasai masa depan, dengan demikian Jerman menyiapkan anggaran tidak terbatas untuk membeli berbagai naskah dan manuskrip seluruh dunia dalam rangka itu.

Menyikapi dinamika perkembangan jurnal yang teindeks Scopus, di Kemenag ada 2ribu jurnal yaitu moraref. Dari 2000 itu ada 800 yang sudah OJS. Iran memiliki jurnal yang diakui dunia khusus sains dan teknologi. Moraref akan dimasukan ke jurnal Iran itu. Di Lektur kita punya dua jurnal Lektur dan Heritage. Kita setuju bahwa kita punya pemikiran bahwa Indonesia seharusnya menjadi destinasi pemikiran Islam. Islam Indonesia adalah Islam masa depan dunia. Dulu abad 18 kiblat kita ke Mesir, Yaman, dsb, tapi hari ini, kiblat Islam adalah ke Asia Tenggara, dan itu adalah Indonesia.

HASIL ANALISIS PMA ORTAKER BALAI DIKLAT KEAGAMAAN

HASIL ANALISIS

PERATURAN  MENTERI AGAMA NONOR 59 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN

Disyahkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan merupakan upaya penyempurnaan substansi isi peraturan, penyesuaian terhadap nomenklatur pada struktur di atasnya, sekaligus penggabungan KMA dan PMA yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan dalam satu peraturan yang utuh.

1.     Penyempurnaan substansi isi peraturan pada PMA Nomor 59 Tahun 2015, terdapat pada pasal 3 tentang fungsi BDK dengan dihilangkannya perumusan visi, misi dan kebijakan dengan alasan bahwa Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis yang berfungsi melaksanakan tugas dan tanggungjawab Badan Litbang dan diklat dan Pusdiklat, pasal 5 tentang penyebutan tugas dan fungsi setiap jabatan lebih rinci dan jelas, pasal 9 tentang eselonisasi karena persetujuan Menpan-RB terhadap berdirinya Balai Diklat Keagamaan Papua dengan eselon IIIb dan IVb, dan pasal 10 tentang uraian tugas dan tanggungjawab Kepala Balai yang lebih rinci.

2.     Penyesuaian terhadap nomenklatur pada struktur di atasnya pada PMA 59 Tahun 2015 terdapat pada nomenklatur seksi diklat teknis pendidikan dan keagamaan yang pada peraturan sebelumnya disebut dengan nama seksi diklat teknis keagamaan.

3.     PMA 59 ini merupakan penggabungan KMA Nomor 345 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan dan PMA Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh serta penambahan satu satuan kerja baru yakni Balai Diklat Keagamaan Papua berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/684/M.PAN-RB/02/2015. Dengan demikian PMA 59 di atas merupakan pengganti PMA/KMA sebelumnya sehingga organisasi dan tata kerja Balai Diklat Keagamaan hanya tertuang dalam satu peraturan.

Nomenklatur seksi diklat teknis keagamaan merujuk pada nomenklatur Pusdiklat lama yang tertuang pada PMA nomor 3 Tahun 2006 Pasal 756 bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

1.     Sekretariat Badan

2.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan

3.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

4.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan

5.     Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

6.     Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan

7.     Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2010 dengan lahirnya PMA 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pasal 67 dinyatakan bahwa struktur Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1.     Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan

2.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan

3.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan

4.     Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan

5.     Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan

6.     Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Pada butir ke 6 di atas nomenklatur Pusdiklat berubah dari Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan menjadi Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, namun perubahan nomenklatur tersebut tidak dibarengi dengan perubahan nomenklatur pada struktur organisasi pada Balai Diklat Keagamaan. Artinya, Struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan masih mengacu pada  KMA Nomor 345 Tahun 2004 khusunya pasal 4 bahwa struktur organisasi Balai Diklat yaitu terdiri dari:

1.     Subbagian tata usaha

2.     Seksi diklat tenaga adminisrtasi

3.     Seksi diklat tenaga teknis keagamaan

4.     Kelompok jabatan fungsional

Pada tahun 2015 dilakukan riview, penyempurnaan dan penggabungan PMA/KMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan sehingga lahir PMA Nomor 59 Tahun 2015 yang dalam salah satu pasalnya dijelaskan tentang struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan terdiri dari:

1.     Kepala

2.     Subbagian tata usaha

3.     Seksi diklat tenaga adminisrtasi

4.     Seksi diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan

5.     Kelompok jabatan fungsional

Pada butir ke 4 pasal 4 PMA Nomor 59 Tahun 2015 disebutkan nomenklatur seksi diklat teknis pendidikan dan keagamaan telah sesuai sebagaimana penyebutan Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan yang terdapat pada PMA Nomor 10 Tahun 2010 sehingga telah sejalan bunyi nomenklatur untuk seksi tersebut yang ada pada PMA 10 Tahun 2010 dan PMA 59 Tahun 2015. Namun demikian, perubahan nomenklatur pada PMA 59 Thaun 2015 membawa konsekuensi sebagai berikut:

1.     Pejabat eselon IV khususnya Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan pada Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia memiliki SK jabatan sebagaimana nomenklatur lama yang tidak sesuai dengan penyebutan pada PMA 59 Tahun 2015 dengan nomenklatur Kepala Seksi Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan,

2.     Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan sebagaimana SK Jabatan dan pelatinkan pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai pejabat eselon IV memiliki kekuatan hukum yang lemah setelah lahirnya PMA Nomor 59 Tahun 2015 karena pada PMA tersebut tidak lagi dikenal nomenklatur Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan,

3.     Dengan adanya PMA 59 Tahun 2015 tersebut perlu adanya pembaruan dan perubahan SK untuk seluruh Kepala Seksi Diklat Teknis Keagamaan menjadi Kepala Seksi Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Dengan demikian perlu dikukuhkan kembali pejabat tersebut dengan menggunakan nomenklatur baru sesuai PMA 59 Tahun 2015.