KINERJA MENGAJAR GURU TERSERTIFIKASI DAN TIDAK TERSERTIFIKASI

Abstract

Teaching performance is the most essential factor from another resources of non human factor in raw input of education system. The teacher as an activator of another resources in education. So, the goals of the research are to analyze the different of teaching performance between certified and non certified teacher. The method of research used survey with quantitative approach through the techniques of data collection by Likert scale of questionnaire to the teacher’s Islamic Junior High School. Population and sample as an analysis unit of the research are 100 of teacher’s Islamic Junior High School. Data analysis techniques used one samples t test. Location of research focused on the teacher of Islamic Junior High School in Bekasi. The result of the research are no different of teaching performance between certified and non certified teacher.

Keyword : Teaching performance, Certified and non certified teacher     

PENDAHULUAN

              Dalam proses pengelolaan pendidikan terdapat beberapa unsur penting, yaitu unsur sumber daya manusia, unsur material dan unsur biaya. Unsur sumber daya manusia adalah guru, staf, siswa, unsur material adalah gedung, sarana fisik, sumber belajar, dan unsur biaya adalah pembiayaan proses pendidikan. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain menjadi satu sistem yang tidak terpisahkan dalam proses pendidikan.

      Dari berbagai unsur di atas, guru sebagai unsur manusia memiliki peran  strategis dalam menggerakkan aktivitas pendidikan, bahkan sumberdaya pendidikan lain menjadi kurang berarti apabila tidak disertai dengan kinerja guru yang memadai, meskipun kinerja guru ini tidak dapat dilepaskan dari sumberdaya pendukung lainnya yang dapat menyebabkan optimalisasi kerja. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan, proses, dan hasil pendidikan. Seperti dikatakan Fasli Jalal & Dedi Supriadi (2001 : 262), bahwa guru merupakan kunci utama yang memiliki peran besar dalam peningkatan mutu pendidikan, guru berada pada titik sentral dari setiap usaha perbaikan pendidikan yang diarahkan pada perubahan seluruh aspek seperti kurikulum, metode dan pengembangan sarana prasarana.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementeriaan Pendidikan Nasional (dalam Sudrajat: 2008), menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada negara-negara berkembang bahwa faktor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap prestasi belajar siswa adalah berasal dari faktor guru sebesar 36%, sedangkan sisanya adalah faktor manajemen sebesar 23%, faktor waktu belajar sebesar 22%, dan faktor sarana fisik sebesar 19%.  

Kondisi ril madrasah-madrasah (lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama), terdapat 60 % guru madrasah (MI, MTs, dan MA) tidak memiliki kualifikasi yang memadai sebagai guru, sebanyak 20 % guru mengajar di luar bidang keahliannya, dan dari seluruh guru yang ada ternyata hanya 20 % yang layak dari segi kualifikasi pendidikannya (Fasli Jalal & Dedi Supriadi, 2001 : 262).

Dari sisi lain, berdasarkan hasil penelitian bahwa skor penguasaan guru terhadap metodologi pembelajaran yang diterapkan di kelas hanya mencapai sekitar 51,81 % dan aspek yang paling rendah terdapat pada aktivitas menganalisis pembelajaran dengan skor 37,08% (Umul Hidayat, 2006: 92). Rendahnya penguasaan pada beberapa aspek di atas menunjukkan rendahnya kinerja guru dalam mengajar.

Secara empirik, rendahnya minat masyarakat terhadap Madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Kota Bekasi, dikuatkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya mutu Madrasah Aliyah dilihat dari 8 standar nasional pendidikan yang terindikasi pada rendahnya mutu proses pembelajaran yang berdampak pada rendahnya kompetensi lulusan hanya mencapai 23,7 % yang mampu bersaing dalam memasuki Perguruan Tinggi Negeri dan lemahnya kinerja mengajar guru dalam melakukan interaksi pembelajaran, yaitu hanya 36,6 % (Tim Mapenda Depag Kota Bekasi, 2007: 35).

        Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan reliabel tentang kinerja mengajar guru yang sudah disertifikasi dan yang belum di sertifikasi sehingga dapat diketahui jenis kebutuhan diklat bagi guru saat ini.

KERANGKA TEORITIK

Berpijak pada urgensi peran dan fungsi guru, Pemerintah mendorong disejajarkannya profesi guru dengan profesi-profesi lainnya yang layak mendapatkan penghargaan profesional atas kinerjanya. Sebagai bukti profesionalitas guru yang layak melakukan aktivitas akademik, maka dikeluarkan legalisasi melalui proses sertifikasi guru yang diamanatkan dalam UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, yaitu dalam pasal 39 ayat (2) dinyatakan, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan, pasal 42 ayat (1) bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Amanat Undang-Undang Sisdiknas tersebut di atas, diterjemahkan dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, diantaranya disebutkan pada bab II pasal 2 ayat (1) bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidikan, dan pada pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Implementasi program sertifikasi guru secara teknis dirinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanl Nomor 18 Tahun 2007, diantaranya dinyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma(D-IV).

Orientasi peningkatan kinerja guru yang terkandung dalam kebijakan sertifikasi guru diikuti dengan dampak material sebagai kompensasi yang diterima oleh setiap guru sebagai hak atas sertifikat yang dimilikinya sebagai pendidik profesional, yaitu berupa pemberian kompensasi berupa tunjangan profesi. Saat ini tunjangan profesi guru sudah diberikan meskipun belum seluruhnya dari jumlah guru yang ada. Tunjangan profesi yang diterima guru seyogyanya berdampak pada kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang didorong dengan motivasi tinggi untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas setelah kebutuhan materilnya dipenuhi. Dengan demikian, selayaknya pemberian kompensasi berupa peningkatan atau pemberian kesejahteraan guru ini diikuti dengan motivasi, komitmen dan kinerja yang tinggi sebagai guru profesional yang bertanggungjawab.

Kinerja merupakan nilai dari seperangkat perilaku yang berkontribusi baik secara positif maupun negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi, artinya kinerja positif akan berkontribusi pada semakin tercapaianya tujuan organisasi, dan semakin negatif kinerja, maka akan berpengaruh terhadap semakin jauh pencapaian tujuan, seperti dikatakan “Job performance is formally defined as the value of the set of employee behaviors that contribute, either positively or negatively, to organizational goal accomplishment”. (Jasson A. Colquitt, et.al, 2009: 37)

Bentuk kualifikasi dan kompetensi seorang guru dijelaskan Muijs and Reynolds dalam Jeff Jones, Mazda Jenkin and Sue Lord (2006: 5) bahwa kinerja guru yang efektif sangat bergantung pada beberapa aspek, yaitu :

“The effective teachers performanace: 1. have a positive attitude; 2. develop a pleasant social / psychological climate in the classroom; 3. have high expectations of what pupils can achieve; 4. communicate lesson clarity; 5. practise effective time management; 6. employ strong lesson structuring; 7. use a variety of teaching methods; 8. use and incorporate pupil ideas; and 9. use appropriate and varied questioning”.

Bahwa kinerja seorang guru akan efektif bila memiliki kriteria sebagai berikut:  memiliki sikap positif, mampu membangun iklim kelas yang kondusif, memiliki harapan yang besar terhadap keberhasilan siswa, mampu berkomunikasi dengan jelas, dapat mengelola waktu secara efektif, menggunakan struktur pembelajaran yang jelas, menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi, menggali dan menggunakan ide-ide siswa, dan menggunakan berbagai model pertanyaan yang bervariasi.

Danielson dalam Sergiovanni & Starra (2002: 183-185) menggambarkan kinerja guru dalam 4 domain level kinerja, yaitu : Persiapan dan perencanaan, lingkungan kelas, pelaksanaan pembelajaran, dan tanggungjawab profesi.

Menurut Helmut R. Lang & David N. Evans (2006 : 298) bahwa kegiatan mengajar dimulai dengan tahap pertama berupa perencanaan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, tahap kedua adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan apa yang telah dipelajari sebelumnya dan yang akan dipelajari berikutnya, tahap ketiga adalah menyajikan dan mengorganisasi kemajuan belajar yang dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap materi yang telah diajarkan, tahap keempat adalah melibatkan dan memotivasi belajar siswa dengan memberikan penjelasan yang disertai contoh-contoh sehingga membantu mereka untuk memahami pelajaran, tahap kelima adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengulang dan mempraktekkan pelajaran yang telah lalu sehingga ada penguatan atas apa yang mereka dapatkan, dan tahap terakhir adalah pemberian tes untuk mengetahui seberapa baik pemahaman siswa terhadap pelajaran.

 1).  Membuat Perencanaan Mengajar

Aktivitas guru dalam melakukan rangkaian pembelajaran dimulai dari menyusun rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, menata, mengendalikan, membimbing, dan membina terlaksanannya proses belajar mengajar secara relevan, efisien, dan efektif, menilai proses dan hasil belajar, dan mendiagnosis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan proses belajar untuk dapat disempurnakannya proses belajar mengajar selanjutnya (Soedijarto, 1993 : 96).

Perencanaan mengajar merupakan persiapan yang dibuat sebagai standar atau rambu-rambu dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Fred C. Lunenburg & Beverly J. Irby (2006: 88-89) konten perencanaan pembelajaran adalah meliputi:

a.     Goal, yaitu sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembelajaran

b.     Tujuan, yaitu aspek khusus yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mengacu pada pola abcd (audience, behavior, condition, degree)

c.     Menentukan materi yang akan diajarkan

d.     Level dan karakteristik siswa, yakni memperhitungkan berbagai perbedaan yang memungkinkan berbedanya pencapaian tujuan

e.     Penilaian, yaitu melakukan penilaian atas tujuan yang telah ditetapkan

2). Melaksanakan Pembelajaran

Mengajar merupakan tugas menantang dan kompleks karena yang dihadapi adalah manusia yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda tetapi tetap harus dijamin mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, seorang guru memiliki peran supermulti, yaitu sebagai pendidik, pengajar, pelindung, dll.

            Menurut Linda Darling Hammond (2006: 115) bahwa mengajar merupakan kegiatan membangun dan memodifikasi materi sesuai pengalaman siswa, memilih dan menggunakan materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman siswa, mendesain aktivitas pembelajaran yang menarik siswa, menggunakan contoh-contoh dalam pembelajaran sesuai yang dialami siswa, mengelola kelas dengan berbagai cara sehingga menentukan gaya interaksi dalam pembelajaran, dan menggunakan teknik evaluasi yang bervariasi.

Menurut Schunk, Pintrich, Meece (2008: 304) bahwa pembelajaran yang efektif dilakukan melalui tahapan berikut:

a)  Memulai pembelajaran dengan penjelasan singkat prasayarat dan tujuan pembelajaran.

b)  Menyampaikan materi baru pada beberapa tahapan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkannya.

c)  Menjelaskan secara gamblang, jelas dan instruksi yang detil.

d)  Menyiapkan siswa dalam melakukan praktek

e)  Meminta pertanyaan, mengecek pemahaman siswa, dan memberikan respon terhadap semua siswa.

f)   Memandu siswa selama mengikuti kegiatan praktek

g)  Menyiapkan feedback dan koreksi yang sistematis

h)  Memberikan instruksi yang eksplisit dan latihan praktis serta memonitornya

              Sedangkan keterampilan teknis yang harus dikuasai adalah keterampilan-keterampilan khusus sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik, diantara keterampilan itu adalah  : Ketrampilan bertanya (question skill ), Ketrampilan memberi penguatan (reinforscement skills), Keterampilan mengadakan variasi (variation skills), Ketrampilan menjelaskan (exsplanation skills), Ketrampilan membuka dan menutup pelajaran (set induction and closure), Ketrampilan membimbing diskusi kelompok kecil, Ketrampilan mengelola kelas, dan Ketrampilan mengajar perseorangan (M. Uzer Usman, 1992 : 66).

3).  Melakukan evaluasi

Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru mencakup 4 aspek, yakni aspek pengetahuan dan pemahaman konsep (yaitu bagaimana siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya), aspek kemampuan berpikir (yaitu bagaimana siswa dapat berpikir atau menunjukkan indikator bahwa mereka dapat berpikir), aspek keterampilan (yaitu apa yang dapat siswa lakukan yang mengindikasikan adanya perubahan), dan aspek perilaku (yaitu bagaimana perilaku siswa menunjukkan perubahan positif di kelas) (Donald C. Orlich, et al. 2010: 325).

Pelaksanaan  evaluasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tes formatif dan tes sumatif (Anthony J. Niko & Susan M. Brookhart, 2007: 120-127). Secara luas Anthoni dan Susan ini menjelaskan gambaran kedua tes tersebut di atas. Tes formatif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pencapaian target yang dicapai siswa dalam pembelajaran yang fungsinya untuk membuat perencanaan pembelajaran selanjutnya, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dan untuk memberikan informasi kepada siswa bersangkutan tantang bagaimana cara meningkatkannya. Ada tiga teknik yang digunakan dalam tes formatif ini, yaitu: oral assesment technique,paper and pencil assesment technique, portfolio technique. Sedangkan tes sumatif dilakukan secara formal untuk mengevaluasi pencapaian target belajar siswa untuk diinformasikan kepada siswa, orang tua maupun pengawas sekolah dengan dua teknik yaitu: teacher crafted technique dan external technique.

Wilson (1999: 158) menggambarkan pengukuran kinerja dengan tujuh macam metode, yaitu:  penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung, penilaian oleh diri sendiri, penilaian oleh bawahan, penilaian oleh teman sejawat, penialaian secara tim, dan penilaian umpan balik 360 derajat yang berfokus pada pengembangan skill.  

       

METODOLOGI  PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitaif, metode survey dan teknik analisisnya adalah analisis jalur. Obyek penelitian guru Madrasah Aliyah tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Kota Bekasi, waktu pelaksanaan penelitian  bulan Juli – September 2012.

Menurut Moh. Nazir (1999 : 325) bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Aliyah di Kota Bekasi yang berjumlah 489 orang, sebanyak 187 guru telah lulus sertifikasi dan sisanya 302 orang belum disertifikasi.

Besaran jumlah sampel yang diambil dari populasi didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 134) bahwa apabila populasi subyeknya cukup besar maka sebagai ancer-ancer sampel diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 %. Dalam penelitian ini, sampel diambil sebanyak 20 % dari jumlah total populasi 489 orang guru yaitu 97,8 dan digenapkan menjadi 100 orang.

 Instrumen penelitian menggunakan model skala Likert dengan 5 pilihan jawaban yang telah diuji validitasnya dengan menggunakan korelasi Product Moment. Hasil uji validitas, bahwa instrumen kinerja mangajar dari 53 butir ternyata 8 butir drop dan 45 valid. Uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alfa Cronbach. Ketentuan tentang tingkat reliabilitas butir instrumen diungkapkan oleh Sugiyono (2011: 184) bahwa instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki skor reliabilitasnya minimal 0,60, jika kurang maka tidak reliabel. Berdasarkan perhitungan reliabilitas, diperoleh skor Alpha Cronbach variabel kinerja mengajar sebesar 0,942 > 0,60 yang berarti instrumen kinerja mengajar reliabel.

Analisis data untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan bantuan program SPSS 16,00 dengan rumus one sample t test sehingga diketahui ada tidaknya perbedaan antara kedua sampel. Sedangkan analisis deskriptif menggunakan statistik deskriptif kemudian dikonsultasikan dengan tabel kriteria skor rerata variabel dan penafsiran sebagai berikut :

Tabel 1

Kriteria Skor Rerata Setiap Variabel

Rentang Nilai	Kriteria	Penafsiran
4,01 – 5,00	Sangat Tinggi	Sangat Baik
3,01 – 4,00	Tinggi	Baik
2,01 – 3,00	Cukup	Cukup Baik
1,01 – 2,00	Rendah	Kurang Baik
0,00 – 1,00	Sangat rendah	Sangat Kurang Baik

HASIL PENELITIAN

1.   Analisis Variabel

Kinerja mengajar guru meliputi perencanaan mengajar, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan perbaikan atau pengembangan. Deskripsi variabel kinerja mengajar guru dalam penelitian ini diperoleh melalui perhitungan rata-rata terhadap skor jawaban dari 45 butir pertanyaan yang dijawab oleh guru dan kepala madrasah sebagai responden di Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi.  Berdasarkan hasil perhitungan dari empat dimensi yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan perbaikan atau pengembangan, dua dimensi memiliki kriteria baik yaitu perencanaan (skor 3,66) dan evaluasi pembelajaran (skor 3,62), sedangkan satu dimensi yakni pelaksanaan pembelajaran memiliki kriteria cukup baik (skor 2,99) dan satu dimensi perbaikan atau pengembangan memiliki kriteria kurang (skor 2,00).

Dimensi perencanaan pembelajaran terdiri dari 4 butir pertanyaan dan selurunya memiliki kriteria baik, dimensi pelaksanaan pembelajaran memiliki 32 pertanyaan, 29 butir memiliki kriteria cukup dan baik dan sisanya 3 butir memiliki kurang baik (yaitu menggunakan strategi yang menyenangkan, menggunakan metode yang bervariasi, dan menggunaan media pembelajaran yang menarik minat belajar siswa), dan dimensi perbaikan atau pengembangan memiliki 2 butir pertanyaan dan keduanya memiliki kriteria kurang atau lemah.  

2.     Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan uji statistik uji “t” dengan bantuan program SPSS 16,00. Hipotesis penelitian yang diuji sebagai berikut :

 : µ_{1 >} µ₂

 : µ_{1 =} µ₂

Hasil perhitungan diperoleh skor Coeffisients sig. sebesar 0.592 dan nilai probabilitas yang digunakan adalah 0.05, jadi 0.592 > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya kinerja guru yang belum disertifikasi dengan guru yang sudah disertifikasi memiliki varians yang sama. Artinya bahwa guru yang belum disertifikasi dengan guru yang sudah disertifikasi tidak mengalami perbedaan.

Gambaran tersebut di atas, bahwa ternyata guru Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi yang sudah dan yang belum disertifikasi memiliki kinerja yang sama atau tidak memiliki perbedaan meskipun sekilas terlihat tampak perbedaan akan tetapi setelah dilakukan uji beda mean ternyata keduanya sama atau tidak berbeda. Dilihat dari rerata skor antara guru yang belum dan sudah disertifikasi pada gambar di atas hanya terpaut sedikit yakni 139,82 dan 143,70 sehingga secara statistik setelah dilakukan pengujian ternyata tidak ada perbedaan. Dengan demikian, bahwa program sertifikasi guru yang diharapkan dapat mendorong kinerja guru ternyata tidak banyak berpengaruh mengubah kinerja mengajar guru lebih baik daripada guru yang belum disertifikasi. Hal ini berarti, program sertifikasi guru baru sampai pada tahap mensejahterakan guru dengan diberikannya tunjangan profesi dan belum menyentuh atau meningkatkan kinerja mereka.

3.   Pembahasan

Kinerja mengajar guru Madrasah Aliyah di Kota Bekasi aktivitas dan perilaku kerja guru baik PNS maupun non PNS yang dilandasi dengan pengetahuan dan kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran, penguasaan konten materi pelajaran dan pedagogi, serta kemampuan melakukan hubungan kerjasama dengan orang tua, lembaga dan masyarakat terkait dengan isu-isu pendidikan. Kinerja mengajar guru di bagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok kinerja mengajar guru yang telah disertifikasi dan kelompok kinerja mengajar guru yang belum disertifikasi.

Kinerja mengajar guru memiliki empat dimensi yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan perbaikan atau pengembangan. Dari empat dimensi tersebut di atas, dua dimensi memiliki kriteria baik yaitu dimensi perencanaan dan evaluasi pembelajaran, sedangkan dua dimensi lainnya yaitu pelaksanaan pembelajaran memiliki kriteria cukup baik dan perbaikan atau pengembangan kurang atau lemah.

Klasifikasi baik dan cukup baik pada setiap aspek dari dimensi kinerja mengajar guru di atas, bahwa dimensi perencanaan pembelajaran memiliki kriteria baik, dimensi pelaksanaan pembelajaran memiliki 32 secara umum memiliki kriteria cukup baik dan hanya beberapa aspek yang memiliki kriteria kurang baik (yaitu menggunakan strategi yang menyenangkan, menggunakan metode yang bervariasi, dan menggunakan media pembelajaran yang menarik), dimensi evaluasi pembelajaran seluruhnya memiliki kriteria baik, dan dimensi perbaikan atau pengembangan secara umum memiliki kriteria kurang terutama pada aspek melakukan refleksi atas aktivitas pembelajaran yang dilakukannya tergolong paling kurang.  

Dalam konteks di Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi, secara umum dikatakan bahwa rata-rata kinerja mengajar guru memiliki kriteria baik. Beberapa aspek memiliki kriteria baik, beberapa aspek lain tergolong cukup baik dan terdapat pula aspek dengan kategori kurang baik yakni pada aspek penggunaan strategi pembelajaran yang menyenangkan, penggunaan metode yang bervariasi, penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan minat belajar siswa, dan lemahnya melakukan refleksi. Hal ini berarti kecenderungan proses pembelajaran masih sering dilakukan dengan pola-pola konvensional dan belum banyak menggunakan metode atau model-model pembelajaran kooperatif, interaktif yang menyenangkan dan saat ini berkembang serta belum terbiasanya guru melakukan refleksi atas kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukannya.

Setelah dilakukan uji perbedaan antara guru yang sudah disertifikasi dengan guru yang belum disertifikasi diperoleh gambaran sebagai berikut: Dimensi perencanaan pembelajaran yang terdiri dari 4 butir pertanyaan, perbedaan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi terdapat pada beberapa aspek, yakni aspek menentukan tujuan dan sumber belajar dimana guru yang belum tersertifikasi memiliki kriteria cukup baik sedangkan guru tersertifikasi seluruh butir memiliki kriteria baik. Dimensi pelaksanaan pembelajaran dengan 32 pertanyaan, terdapat beberapa aspek yang berbeda yaitu pada aspek menjelaskan pelajaran, pengelolaan waktu belajar yang efektif, pelibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk guru tersertifikasi memiliki kriteria baik dan untuk guru yang belum tersertifikasi memiliki kriteria cukup baik. Pada dimensi evaluasi pembelajaran dengan 7 butir pertanyaan seluruhnya memiliki kriteria baik. Dimensi terakhir adalah perbaikan atau pengembangan dengan 2 butir pertanyaan, guru tersertifikasi maupun belum tersertifikasi memiliki kriteria kurang.  

Masih lemahnya kinerja mengajar guru khusus pada aspek pelaksanaan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang bervariasi, menunjukkan bahwa program sertifikasi yang telah diikuti tidak lebih sebagai acara seremonial yang diikuti sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang pendidik untuk kemudian berhak mendapatkan legalisasi sertifikat profesi. Hal ini terbukti, meskipun dalam program PLPG diberikan materi tentang metodologi pembelajaran PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan) ternyata ketika kembali ke tempat tugasnya masing-masing, pembelajaran kembali semula dengan menggunakan pola konvensional dengan pendekatan monolog ceramah.

Kondisi kinerja mengajar guru di atas, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan baik oleh guru sendiri maupun oleh unsur eksternal lainnya, seperti dikatakan bahwa peningkatan kualitas guru dalam pelaksanaan tugasnya (professional growth) dapat diperoleh melalui usaha sendiri atau orang lain (Piet A. Sahertian, 1994 : 42). Artinya bahwa faktor eksternal juga turut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru, diantaranya adalah kepemimpinan kepala madrasah, kelengkapan sarana dan budaya madrasah disamping faktor internal yang bersumber dari dalam diri guru tersebut bagaimana berusaha mengembangkan kemampuannya dalam mengajar.

Sejalan dengan hasil penelitian, dari sudut internal adalah kurangnya keterbukaan para guru dalam komunikasi profesi dalam bentuk refleksi atas proses belajar mengajar yang telah dilakukannya. Pada aspek ini, hasil penelitian menunjukkan masih rendah, artinya bahwa guru menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber belajar sehingga tidak terbuka dengan orang lain untuk memberikan penilaian atas apa yang dilakukannya, belum terbangunnya budaya diskusi dan saling mengkoreksi, lemahnya daya kritisi dan kepedulian dalam mengelola pembelajaran yang berkualitas, serta sikap puas terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. Maka hasilnya adalah proses pembelajaran tidak berubah menjadi lebih baik meskipun sebagian besar guru telah mengikuti program sertifikasi yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja mereka.

Dari sudut pandang eksternal, sekembalinya guru yang telah disertifikasi ke tempat tugas masing-masing kurang dilakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan oleh kepala sekolah melalui supervisi akademik yang rutin dan kontinyu sehingga bekal yang telah diperoleh guru ketika mengikuti PLPG tidak berbekas, guru mengajar secara konvensional tanpa ada pemantauan dan pengawasan bahkan reward and punishment. Supervisi merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dalam proses pendidikan seperti dikatakan Melissa Luke & Janine M. Bernard (2006 : 14) bahwa supervisi sesungguhnya dibutuhkan untuk meningkatkan skill atau kemampuan terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran di kelas, kemampuan melakukan penilaian, kemampuan melakukan koordinasi dengan guru lain, kemampuan memahami hubungan berbagai aktivitas di sekolah, kemampuan membuat perencanaan fungsi sekolah, kemampuan mengambil keputusan tentang sesuatu yang berkaitan dengan karir, kemampuan melakukan pengembangan layanan evaluasi, kemampuan menentukan intervensi kelas pembelajaran dan terakhir adalah kemampuan menghandel sesuatu sesuai dengan konteksnya yang bervariasi.

Terlepasnya aspek akademis dari pantauan kepala madrasah juga merupakan rangkaian akibat dari padatnya aktivitas kepala madrasah untuk mengurus masalah administrasi dan keuangan serta bantuan lainnya, kepala madrasah harus turun tangan mengelola dan mengamankan laporan keuangan, yang pada akhirnya tidak mampu menyentuh hal esensial dalam pendidikan yakni proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1.     Kinerja mengajar guru Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi secara umum tergolong baik, hanya pada dimensi pelaksanaan pembelajaran tergolong cukup (khususnya pasa dimensi penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan serta penggunaan media pembelajaran yang menarik) dan pengembangan atau perbaikan tergolong kurang atau lemah khususnya pada aspek melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya.

2.     Tidak terdapat perbedaan kinerja mengajar guru Madrasah Aliyah se-Kota Bekasi antara yang sudah dengan yang belum disertifikasi.

REKOMENDASI

Terkait dengan temuan penelitian ini, maka penulis sampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1.     Perlu adanya pengawalan program sertifikasi guru ini dengan membuat program lanjutan terkait dengan pembinaan dan pengembangan kinerja mengajar guru karena hasil penelitian ternyata tidak terdapat perbedaan antara guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi.

2.     Perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan peningkatan keterampilan mengajar guru oleh kepala sekolah dan atau pengawas terutama pada aspek penggunaan metode dan strategi belajar mengajar karena aspek ini ditemukan masih lemah.

3.     Perlu diadakan atau diikutsertakannya guru pada kegiatan diklat terkait dengan model-model pembelajaran, diklat pembuatan dan penggunaan media pembelajaran interaktif, diklat ICT (Information and Communication Technology), dan diklat lesson Study dalam mendorong kebiasaan guru melakukan refleksi sehingga terjadi perbaikan pola pembelajaran secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Sudrajat. (2008). Pemberdayaan Guru. (Online). Tersedia: http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/. (26 Pebruari 2010).

Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

Colquitt, Jasson A, Jeffery A. Lapine, & Michael J. Wesson. (2009). Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace. New York: McGraw-Hill-Irwin.

Hammond, Linda Darling. (2006). Powerful Teacher Education, Lesson From Examplary Programs. USA: Jossey-Bass.

Hidayat, Umul. (2006). Upaya peningkatan kompetensi guru. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan. Vol. 4 No. 2 April-Juni 2006.

Jalal, Fasli & Dedi Supriadi. (2001). Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: Adicita Karya Nusa.

John P. Wilson. (1999). Human Resources Management: Learning and Training for Individuals and Organizations. London: Kogan Page Limited.

Jones, Jeff, Mazda Jenkin and Sue Lord. (2006). Developing Effective Teacher Performance. California. Paul Chapman Publishing.

Lang, Helmut R & David N. Evans. (2006).  Models, Strategies, and Methods 

Leonard, Edwin C, JR. (2010). Supervision. Concepts and Practices of Management. USA : Cengage.

Luke, Melissa  & Janine M Bernard. (2006). Counselor Education and Supervision. Washington: Jun 2006. Vol. 45, Iss. 4; pg. 282, 14 pgs

Lunenburg, Fred C & Beverly J. Irby. (2006). The Principalship. Vision to Action. USA : Cengage Learning.

Mapenda Departemen Agama Kota Bekasi Tahun 2007

Nazir, Moh. (1999). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Niko, Anthony J & Susan M. Brookhart.  (2007). Educational Assesment of Students. Fifth Edition. Ohio: Pearson Prentice Hall.

Orlich, Donald C. et al. (2010). Teaching Strategies a Guide to Effective Instruction, USA : Wadsworth.

Sahertian, Piet A. (1994). Profil Pendidikan Profesional. Yogyakarta : Andi Offset.

Schunk, Dale H, Paul R. Pintrich, Judith L. Meece. (2008). Motivation in Education, Theory, Reaearch, and Applications. Ohio, New Jersey.

Sergiovanni, Thomas J & Robert J. Starra. (2002). Supervision : A Redefinition. Sevent Edition. New York: McGraw-Hill.

Soedijarto. (1993). Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.

Sukardi. (2003). Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktinya. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, M. Uzer. (1992). Menjadi Guru Profesional. Bandung : Remaja Rosdakarya.

PENGELOLAAN HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara pen-support cukup tinggi dalam penyelenggaraan haji setiap tahun. Pelaksanaan ibadah haji memiliki makna besar bernilai spiritual yang merupakan wujud kepasrahan individual terhadap sang Khaliq sebagai penyempurnaan atas keislamannya memenuhi rukun yang terakhir dan sekaligus perjalanan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri untuk mengenali nilai-nilai historis sepanjang penyebaran dan perkembangan Islam di Makkah al Mukarromah dan Madinal al Munawaroh, bahkan haji berimplikasi terhadap pembentukan kesalehan sosial sebagai ukuran ke-mabruran haji seseorang. Disadari, bahwa pelaksanaan ibadah haji berperan dalam pembentukan karakter bangsa  menuju masyarakat madani (Civil Society) yang harus didukung oleh pemegang kebijakan melalui regulasi yang jelas dan pasti sehingga terjaminnya pelaksanaan ibadah haji yang profesional, akuntabel dan adil yang mampu memfasilitasi ritual ibadah tersebut dengan aman, nyaman, dan penuh keikhlasan seiring dengan besarnya peran ibadah haji dalam memperkokoh pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENDAHULUAN

Pada setiap bulan Zulhijjah, seperti biasanya terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi ummat muslim. Bagaimana tidak, pada bulan ini pada setiap tahunnya diramaikan dengan aktivitas kaum muslimin melakukan perjalanan  spiritual menuju ke Makkah al Mukarromah untuk menunaikan salah satu tugas vertikal dalam rangka penghambaan dirinya kepada sang Khaliq secara total dalam bentuk ibadah haji. Setidaknya ada 2 juta manusia berkumpul disana untuk tujuan mengabdikan dirinya kepada Allah SWT pada setiap tahunnya.

Indonesia termasuk Negara yang cukup besar mensupport jama’ah haji ke tanah suci Makkah, bahkan nyaris tidak didapati tahun yang  kuotanya tidak terpenuhi dari serbuan jama’ah yang hendak berhaji, malah sebaliknya, untuk mendapatkan jatah kuota tahun ini, calon jama’ah sudah harus mendaftarkan dirinya beberapa tahun sebelumnya, sungguh ini merupakan animo yang tinggi dan positif manakala banyak orang Indonesia berduyun-duyun melakukan kegiatan spiritual.

Dengan biaya yang cukup besar hingga mencapai 3.500 dollar jika dikalikan dengan rupiah kira-kira 35 jutaan per orang untuk dapat melakukan ziarah ke tanah suci, masyarakat Indonesia tidak surut niat dan minatnya untuk berhaji, dengan tekad yang kuat dan keinginan yang tinggi apapun persiapannya mereka lakukan bahkan bagi mereka yang ekonomi pas-pasanpun secara all-out terus maju. Seolah ada daya tarik tersendiri, ibadah haji menjadi idola ummat islam, mungkin disamping esensinya adalah ibadah mahdhah yang pasti mendapatkan balasan dari Allah SWT (sesuai janjinya dalam al Qur’an), berhaji juga merupakan perjalanan wisata dengan berziarah mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti bukit shafa marwa, jabal nur, dll.

HAKEKAT IBADAH HAJI

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan berbagai perubahan. Akan tetapi, bentuk-bentuk umum tata laksana ibadah haji tetap ada, seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Agama Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan menyimpang dari syariatnya, sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Pelaksanaan ibadah haji memang tidak terlepas dari ajaran nabi sebelum Muhammad SAW. Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibarahim, ritual sa'i, berlari antara bukit Shafa dan Marwah didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua nabi Ibrahim ketika mencari susu untuk anaknya nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia.

Penyerahan secara total kepada Allah SWT setiap individu selama melakukan ibadah haji di Baitullah sebagai derivasi dari komitmen “ inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi robbil ‘alamin“ bahwa shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah robbul ‘alamin, merupakan ikrar yang keluar dari sanubari sebagai wujud akselerasi spiritualitas yang dapat merefleksikan sikap positif baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal terhadap sesama manusia bahkan binatang dan tumbuhan. Dengan demikian, pasca berhaji seyogyanya dapat mewujudkan sosok insan ideal yang cerdas secara spiritual dan emosional untuk mencapai  haji yang mabrur. Haji mabrur berarti haji yang diterima oleh Allah SWT dengan indikasi semakin membaiknya perlaku dalam kehidupan sehari-hari yang sangat korelatif dengan upaya penyembuhan bangsa dari krisis moral berkelanjutan yang hingga saat ini masih menimpa negeri tercinta ini.

Penekanan kemabruran haji seseorang pada perubahan sikap dan perilaku individual subyektif (taqorrub ilallah) maupun sosial obyektif (khoirun naas anfa’uhum linnas) sepulang dari haji menunjukkan betapa haji memiliki nilai religius sentralistis terfokus kepada Allah SWT yang memiliki dampak horizontal bukan karena kuantitas pelaksanaan haji yang berulang akan tetapi lebih karena pemaknaan terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata sebagai bentuk kesalehan sosial, seperti di ungkapkan Ahmad Tafsir bahwa pelaksanaan ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya bisa berubah hukumnya tidak lagi sunnah tetapi menjadi haram apabila disekitar orang yang berhaji itu masih dijumpai masyarakat yang kelaparan atau tidak sekolah.

Pada konteks Indonesia, apabila setiap tahunnya ada 200 ribu jama’ah berasal dari Indonesia melakukan ibadah haji ke tahan suci, maka berarti ada 200 ribu orang yang secara ikhlas melakukan pencerahan spiritual tanpa ada paksaan dari siapapun yang diasumsikan berdampak pada semakin positifnya perilaku dalam bertindak dan berbuat. Semakin banyaknya masyarakat yang berperilaku positif maka tentunya semakin kondusif kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Perilaku negatif dapat diminimalisir, penyakit masyarakat dapat ditekan dan kejahatan lainnya berkurang, secara otomatis stabilitas bangsa ini semakin kokoh dan berintegritas tinggi. Betapa tidak, karena sesungguhnya ajaran islam tidak hanya bersifat spiritualistik melainkan juga memperhatikan aspek keduniawian atau skularistik (Engineer: 1987). Seiring dengan hal tersebut, aktivitas berhaji dapat menjadi pondasi bagi pembangunan karakter bangsa melalui pencerahan mental spiritual dan sosial emosional yang perlu didukung oleh Pemerintah agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Aspek spiritualistik, seperti diungkap oleh Engineer di atas, menunjukkan bahwa berhaji perlu didukung guna meningkatkan kualitas diri menjadi insan bertakwa yang memiliki kesejahteraan bathiniyah diukur dari kedekatannya kepada Allah SWT dan terus membesarkanNya sebagai Zat yang diyakini secara total mampu mendorong setiap aktivitas, aksi dan reaksi bukan karena faktor lain. Di sisi lain, aspek skularitas tidak dapat dilepaskan dari kenyataan ekonomis yang menjadi kebutuhan manusia akan biaya dan kemampuan material lainnya selama pelaksanaan ibadah haji. Terlepas dari statement bahwa orang yang berhaji berarti memiliki kesiapan secara materi, aspek efektivitas dan efisiensi biaya perlu menjadi kajian tersendiri yang harus dicarikan solusinya.

Apabila aspek spiritualitas bersifat individual subyektif sangat pribadi dan menjadi urusan setiap insan dengan Khaliqnya, maka keberadaannya hanya diketahui oleh dirinya melalui pengakuan jujur bersumber dari hati nurani. Akan tetapi pada tataran skularistik yang bersifat sosial obyektif, maka pelaksanaan ibadah haji sangat erat kaitannya dengan penilaian masyarakat luas, analisis ekonomis, kajian manajemen, bahkan benchmark atau pembanding dengan pelaksanaan ibadah haji yang diselanggarakan oleh negara lain. Maka, pada aspek kedua ini, muncul banyak variabel masalah yang membutuhkan regulasi dan keterlibatan pemegang otoritas untuk berjuang mensukseskan pelaksanaan sebuah ibadah masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya.   

PELAKSANAAN IBADAH HAJI DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG

Bermula dari tuntutan reformasi politik tahun 1998, muncul berbagai isu perubahan. Salah satu hasilnya, adalah disahkan dan diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Artinya, bangsa ini memiliki pedoman penyelenggaraan haji yang diharapkan mampu merubah proses pelaksanaan ibadah haji lebih baik.

Reformasi politik memang telah mengubah banyak segi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk berubahnya manajemen pemerintahan ke arah yang lebih demokratis, transparan dan tidak sentralistik, termasuk adanya perubahan UU Nomor 17 Tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri terdiri dari 17 bab dan 69 pasal, yang kemudian mengalami revisi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang. Lahirnya UU nomor 34 tahun 2009 dalam rangka mengatasi terjadinya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional termasuk juga jemaah haji Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji yang tercantum dalam asas dan tujuan haji, pada pasal 2, disebutkan  bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Dan pada pasal 3, Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Kewajiban Pemerintah adalah menjamin pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan rencana yang dipersipakan, mana yang harus dilakukan, item apa yang tidak urgen dan bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan prosedur yang tepat. Jikalau efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan, maka efisiensi biaya dapat dicapai sehingga masyarakat tidak terbebani dengan besarnya biaya / ongkos naik haji tersebut.

Pada pasal 6, dijelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji. Artinya, bahwa secara teknis operasional, Pemerintah dituntut menyiapkan seluruh keperluan jemaah haji sesuai dengan hak yang harus diterima oleh jemaah haji seperti diungkapkan dalam pasal 7: bahwa jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, yang meliputi:

a.     Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

b.     Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;

c.     Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;

d.     Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan

e.     Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Atas hak-hak yang harus diterima oleh jemaah haji tersebut di atas, maka sesungguhnya pemerintah harus berperan dalam pelaksanaan ibadah haji dengan melakukan tindakan-tindakan:

a.     Membuat alur koordinasi yang cepat, tepat, dan professional dari lapisan atas sampai bawah sehingga kendala yang dihadapi setiap tahun dapat diantisipasi.

b.     Memberikan layanan kepada seluruh jemaah haji dengan standar yang jelas, akuntabel, dan terpadu.

Dalam prakteknya, penyelenggaraan haji masih banyak ditemukan masalah dan kendala. Oleh karena itu dibutuhkan intensitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas yang berfungsi melakukan pemantauan operasional, mengkoleksi berbagai aduan masyarakat dan merumuskan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji.            Paling tidak terdapat enam unsur pokok dalam penyelenggaraan ibadah haji yang harus diperhatikan, yaitu:

1.     Calon haji

2.     Pembiayaan

3.     Kelengkapan administrative

4.     Sarana transportasi

5.     Hubungan bilateral antarnegara, dan

6.     Organisasi pelaksana

            Diantara hal yang sering menjadi perdebatan dan pembahasan semua kalangan adalah persoalan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap aspek lainnya. Dalam pasal 21 ayat 1 dinyatakan bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Pada ayat 2, bahwa  BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan pada ayat 3 dikatakan bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan Peraturan Menteri. Dengan demikian, secara teknis, pengelolaan biaya haji ini sepenuhnya berada dalam kewenangan Menteri Agama dari mulai pemberangkatan sampai tiba kembali ke tanah air.

Sejalan dengan pernyataan di atas, bahwa dalam sebuah lembaga, tindakan manajerial merupakan ujung dari lahirnya akuntabilitas. Seperti dikatakan oleh Cook (2001: 490), akuntabilitas merupakan dampak adanya otoritas yang dimiliki oleh seorang manajer, otoritas merupakan hak melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hirarki jabatan yang dimilikinya, dan manajer sebagai pengelola manajemen pada suatu sistem organisasi merupakan sosok yang dapat mempengaruhi sistem tersebut yang bertanggungjawab atas setiap aktivitas yang berjalan sesuai dengan aturan dan bertanggungjawab pula atas perimbangan produktivitas dengan hasil yang dicapai.

            Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana haji tersebut, maka kementerian agama dituntut untuk dapat menjalankannya dengan efektif, efisien, dan akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa laporan keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji disampaikan kepada Presiden dan DPR paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji selesai. Dan jika terdapat kelebihan, maka dalam Undang-Undang harus dimasukkan ke dalam Dana Abadi Ummat (DAU) yang fungsinya diperuntukkan guna kemaslahatan ummat islam diantaranya meliputi kegiatan pelayanan Ibadah Haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah (Pasal 47).

Terkait dengan akuntabilitas sebagai penilaian yang dilakukan oleh masyarakat, akan mendorong lahirnya kepercayaan atas tingkat tanggungjawab dalam tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan termasuk pula di dalamnya tentang pembelanjaan dan penggunaan uang publik oleh pejabat Negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini seperti dirinci oleh Turner dan Hulme (1997: 125), terdapat enam aspek yang mendorong akuntabilitas, yakni; (1). adanya legitimasi bagi para pembuat keputusan; (2). kepemimpinan yang bermoral; (3). adanya kepekaan; (4). Keterbukaan; (5). pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan; (6). upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Idealisme Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut di atas, merupakan kebutuhan masyarakat luas untuk dapat melaksanakan ritualitas ibadah dengan tenang, nyaman dan memuaskan. Meskipun ukuran kepuasan masyarakat ini sangat abstrak dan sulit mengukurnya, akan tetapi dapat kita ejawantahkan dalam poin-poin indikator yang mampu mendorong perjalan ibadah haji dirasakan oleh semua pihak dengan baik, sehingga persoalan yang sering muncul seperti transportasi, pemondokan, akomodasi, layanan kesehatan, dll dapat diantisipasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

PENUTUP

Perjalanan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh ummat islam merupakan kegiatan rutin dan hajat tahunan yang seyogyanya dapat dilakukan dan dikelola dengan baik karena substansi item permasalahannya sudah diketahui sejak lama dan karakteristiknya tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak sesuai peran dan fungsinya untuk dapat mendorong pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih baik, professional, transparan dan akuntabel. Dan akuntabilitas sangat ditentukan oleh kombinasi yang sinergis antara usaha, kemampuan dan keterampilan orang-orang yang terkait di dalamnya.

DAFTAR BACAAN

Ali, Mursyid. 2009. Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah Di Indonesia. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Curtis W. Cook, 2001. Management and Organization Behavior. NewYork: McGraw-Hill Higher Education.

Mahmud, Adnan, dkk. 2005. Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajara.

Mark Turner & David Hulme, 1997. Governance, Administration and Development. London: MacMilan Ltd Press.

Syaukani, Imam. 2009. Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang nomor 34 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang.

MENCARI KEBAHAGIAAN

Semakin padatnya jumlah populasi manusia di dunia mendorong semakin tingginya persaingan dan kepentingan, semua bergerak ingin menjadi pemenang. Orang kaya ingin menang untuk mendapatkan kekayaannya, pejabat ingin menang menduduki jabatannya, pedagang ingin menang dengan volume penjualannya, bahkan penjahatpun ingin menang dengan hasil kejahatan yang dilakukannya. Perbedaan, pergumulan, persaingan sampai gesekan tak terelakkan, konon semuanya mengatasnakaman kebahagiaan.

Saking ketatnya persaingan dan gesekan akibat mobilitas manusia yang dituntut serba cepat membuat kaburnya batas-batas pemisah antara benar dan salah serta baik dan buruk; ketika ada orang yang gigih bekerja dikatakan maniak, disiplin disebut cari perhatian, taat kepada pimpinan diidentikkan dengan cari muka, kritis disamakan dengan cerewet dan sok pintar, berdiam diri disebut tidak punya konsep, ketika agak santai dilebel pemalas tetapi bila rajin dikatakan sombong. Semua ini tidak lain karena ego dan persepsi diri kita bahwa hanya sayalah yang benar sementara orang lain itu salah, kebahagiaan hanya milik kita, sementara orang lain cukup mendapatkan klaim-klaim yang sesungguhnya kita sendiri tidak menyukainya, semua orang dipaksa masuk dalam ruang persepsi kita sedangkan kita tidak mencoba masuk dalam ranah pikiran mereka. Alhasil, waktu 24 jam sehari masih kurang bagi sebagian orang yang terus berpersepsi atas apa yang dilihatnya.

Kebahagiaan menjadi impian semua orang tanpa mengenal skat dan batas usia apalagi status sosial, ia memiliki makna filosofis yang tidak tergantikan oleh benda apapun, ia bersifat psikis bukan fisik sehingga dapat dimiliki oleh siapapun dengan tidak mensyaratkan label-label duniawi.

Ada diantara kita yang berpikir bahwa dengan memiliki rumah, harta dan mobil mewah bisa merubah hidup lebih bahagia, tapi banyak fakta menunjukkan sebaliknya, muncul perasaan selalu takut dan was-was akan keamanan apa yang kita miliki, berselimut rasa cemas, sampai pada hari-harinya menjadi tegang dan tidak enjoy, amarahnya muncul ketika ada yang menyalip mobil kita, kata-kata kasarpun sering terlontar ketika ada anak kecil yang tidak mengerti mencorat-coret pagar rumah kita. Ternyata hati kita lelah, muka cemberut bahkan tidak berdaya menahan munculnya nafsu amarah gara-gara semua itu, bukankah itu semua adalah realita yang harus kita maknai dan proses belajar menjadi manusia yang paling bahagia, karena dengan hal-hal seperti itulah, Allah memberikan pemahaman agar kita mampu mengelola diri atas apa yang kita miliki, jika tidak, maka mengurung mobil mewah dalam garasi yang megah untuk dipandangi sebagai hiasan rumah, berubah fungsi dari alat transportasi produktif  yang bisa dinikmati dan berefek kebahagiaan menjadi hiasan mata yang pasif dan beban yang berefek destruktif. Berharap bisa bahagia,  ternyata tidak, karena semua itu malah menjadi sumber kecemasan bahkan petaka.

Seorang nenek tua menerima pemberian hamba Allah uang sebesar 5000 rupiah, lalu ia mengucapkan kata terimakasih berkali-kali disertai senyuman yang tersirat perasaan senang, disisi lain, pada tempat berbeda hamba Allah tersebut memberikan uang dengan jumlah nominal yang sama kepada orang lainnya, tanpa ada balasan ucapan terimakasih ataupun senyuman yang menunjukkan ungkapan rasa senang dalam hatinya, hal itu menunjukkan bahwa bahagia itu ada pada persepsi orangnya bukan pada hakekat bendanya. Dan banyak lagi perilaku, ucapan, keadaan, dan lainnya yang sering membuat kita terpengaruh untuk tidak bahagia, marah bahkan frustasi, semua itu sesungguhnya tergantung pada kita memaknainya, karena bahagia atau tidak, kebahagiaan tetap eksis bagi siapa saja yang mampu meraihnya, kebahagiaan adalah pasif kita yang harus aktif menjemputnya dan janganlah menunggu kebahagiaan itu datang dari setiap penjuru karena kebahagiaan lahir dari dalam diri kita sendiri.